Senara Logo
Senara
PANDUAN & TOOLS PRAKTIS
Karier & Gaji
Pilihan Editor·3,9k+ Eksekusi

Kalkulator Pesangon & Kompensasi PHK

Hitung hak kompensasi normatif saat menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK): Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan Penggantian Hak (UPH) berdasarkan formula resmi PP No. 35/2021.

Panduan Resmi & Regulasi· Karier & Gaji
Terverifikasi Oktober 2026

Panduan Hukum & Rumus Baku Perhitungan Pesangon PHK (PP No. 35/2021)

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mewajibkan pemberi kerja memberikan hak kompensasi normatif kepada pekerja. Besaran pesangon tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh manajemen perusahaan, melainkan harus tunduk pada formula baku kelipatan masa kerja dan alasan pemutusan hubungan kerja sesuai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Standar Regulasi & Acuan Resmi

Landasan Regulasi & Rujukan Standar

Payung Hukum Resmi:
Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Pasal 40–59
Otoritas: Kementerian Ketenagakerjaan RI (Turunan UU Cipta Kerja)

Regulasi Terkait :

  • Pasal 40 ayat (2): Tabel perhitungan Uang Pesangon (UP) standar 1 hingga 9 bulan upah sesuai rentang masa kerja.
  • Pasal 40 ayat (3): Tabel perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) mulai masa kerja 3 tahun (2 bulan upah) hingga 24 tahun ke atas (10 bulan upah).
  • Pasal 40 ayat (4): Uang Penggantian Hak (UPH) mencakup cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, serta biaya ongkos pulang pekerja.
  • PP No. 68 Tahun 2009: Tarif PPh 21 Final atas uang pesangon (akumulasi hingga Rp50.000.000 dikenakan tarif 0%).
“Tiga komponen utama hak finansial saat PHK adalah Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan Uang Penggantian Hak (UPH). Pengali (multiplier) komponen disesuaikan dengan klausul alasan PHK (efisiensi, akuisisi, pailit, atau pelanggaran).”
Metodologi

Formula Matematis

Seluruh algoritma kalkulator Senara merefleksikan formula undang-undang dan pajak yang berlaku di Indonesia:

1Dasar Upah Bulanan Terakhir
Upah Sebulan = Upah Pokok + Tunjangan Tetap

Tunjangan tidak tetap (seperti uang makan harian atau transport kehadiran) tidak boleh dimasukkan sebagai komponen dasar pengali pesangon.

2Uang Pesangon (UP)
UP = Pengali Alasan PHK × Koefisien Masa Kerja (1 s.d. 9 Bulan Upah)

Masa kerja kurang dari 1 tahun berhak 1 bulan upah, bertambah 1 bulan tiap tahun hingga maksimal 9 bulan upah untuk masa kerja 8 tahun atau lebih.

3Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
UPMK = Pengali Alasan PHK × Koefisien Masa Kerja (2 s.d. 10 Bulan Upah)

Berlaku mulai masa kerja 3 tahun (2 bulan upah) dan bertambah bertahap tiap kelipatan 3 tahun hingga maksimal 10 bulan upah untuk masa kerja 24 tahun atau lebih.

4Uang Penggantian Hak (UPH)
UPH = (Sisa Hari Cuti Belum Gugur ÷ 25 Hari Kerja) × Upah Sebulan

Kompensasi cuti tahunan yang belum hangus wajib diuangkan sesuai rasio hari kerja standar bulanan.

Contoh Kasus Nyata

Simulasi PHK Efisiensi Perusahaan (Masa Kerja 4 Tahun 2 Bulan)

Siti mengalami PHK karena perusahaan melakukan restrukturisasi efisiensi demi mencegah kerugian (Pengali UP 1×, UPMK 1×). Upah pokok Siti Rp6.000.000 + tunjangan tetap Rp1.000.000 (Total Rp7.000.000). Siti masih memiliki sisa 5 hari cuti tahunan aktif.

Komponen SimulasiNilai Perhitungan
Dasar Upah BulananRp7.000.000
Masa Kerja4 Tahun 2 Bulan (Rentang 4–5 tahun)
Uang Pesangon (UP) 5 Bulan UpahRp35.000.000
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) 2 BulanRp14.000.000
Uang Penggantian Hak Cuti (5 hari)Rp1.400.000
Total Kompensasi BrutoRp50.400.000
Pajak PPh 21 Final Pesangon (PP 68/2009)Rp20.000
Hak Bersih Diterima PekerjaRp50.380.000
Kesimpulan Studi Kasus

Siti berhak menerima total kompensasi bersih Rp50.380.000. Karena Rp50 juta pertama bebas pajak (tarif 0%), pajak hanya dikenakan 5% atas selisih Rp400.000.

Panduan Praktis

Langkah Menggunakan Tools

Langkah 01

Periksa Surat Pemberitahuan PHK

Pastikan alasan pemutusan hubungan kerja tercantum jelas karena menentukan faktor pengali hak pesangon Anda.

Langkah 02

Hitung Kompensasi Cuti dan Klausa UPH

Hitung sisa cuti tahunan yang belum gugur dan lampirkan catatan kehadiran resmi dari sistem HRD.

Langkah 03

Tandatangani Perjanjian Bersama (PB)

Kompensasi PHK resmi disepakati melalui akta Perjanjian Bersama (PB) yang didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) setempat.

Pertanyaan Umum

Tanya Jawab Seputar Regulasi & Perhitungan

Sesuai Pasal 50 PP No. 35/2021, pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri tidak berhak atas Uang Pesangon (UP) dan UPMK. Namun, pekerja resign tetap berhak atas Uang Penggantian Hak (UPH) dan Uang Pisah yang besarannya diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan.
Atribusi Akademik & Jurnalistik

Kutipan & Sematkan Rujukan Resmi

Gunakan kutipan resmi ini untuk skripsi, tesis, laporan riset, artikel blog, atau dokumen kebijakan SDM Anda sebagai rujukan kalkulasi regulasi yang sah:

Redaksi Senara. (2026). Kalkulator Pesangon & Kompensasi PHK: Simulasi & Landasan Regulasi Resmi Republik Indonesia. Senara Hub. Diakses dari https://www.senarahub.com/tools/kalkulator-pesangon-phk

Tautan Permanen: https://www.senarahub.com/tools/kalkulator-pesangon-phk
Materi panduan dan formula regulasi ini diverifikasi oleh Tim Advokasi Hubungan Industrial Senara per Oktober 2026. Sesuai standar hukum dan etika redaksional Senara.
Peluang Kerja Terverifikasi

Sedang Mempersiapkan Lamaran Kerja? Cek Lowongan BUMN & MT

Manfaatkan hasil kalkulasi gaji dan audit dokumen ini untuk melamar di Direktori Rekrutmen BUMN & Management Trainee 2026. Pantau jadwal gelombang pendaftaran, tahapan seleksi TKD/AKHLAK, dan estimasi paket gaji bulanan.

Buka Direktori Rekrutmen 2026